Mata hukum news.my.id
Tanjung — Aroma pungutan liar kembali menyeruak dari layanan publik. Kali ini, dugaan pungli mencuat di Samsat Pembantu Tanjung, setelah sejumlah warga mengaku dipalak tambahan biaya hanya karena tidak membawa KTP asli saat mengurus layanan administrasi kendaraan.
Seorang warga yang enggan disebut namanya menceritakan bahwa proses awal pelayanan berjalan normal. Namun, ketika petugas mengetahui bahwa ia tidak membawa KTP asli, proses yang seharusnya sederhana tiba-tiba berubah menjadi berbelit-belit. Lebih mengejutkan lagi, warga tersebut justru ditawari “solusi cepat” dengan membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
> “Saya sudah bawa fotokopi KTP dan berkas lengkap. Tapi tetap disuruh bayar biaya tambahan kalau mau cepat diproses. Katanya karena saya tidak bawa yang asli,” ungkap warga tersebut
Praktik ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terhadap layanan publik di wilayah Brebes, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolres Brebes dan Kasat Lantas Tanjung yang kini disorot tajam. Publik mempertanyakan bagaimana pungli bisa terjadi secara terang-terangan tanpa ada tindakan tegas dari pimpinan.
Dugaan adanya oknum yang memanfaatkan kekuranglengkapan administrasi warga untuk meraup keuntungan pribadi jelas mencoreng nama institusi dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.
Warga berharap adanya inspeksi menyeluruh serta tindakan cepat dari pihak internal kepolisian. Tanpa langkah tegas, dugaan pembiaran semacam ini hanya akan memperburuk reputasi Polres Brebes dan menciptakan kesan bahwa pungli telah menjadi praktik yang dianggap lumrah.
Penulis redaksi